.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
MBG dan Penurunan Kualitas Pendidikan | Karya : H. Rofi'ul Amin, S.Pd, M.Pd
H. Rofi'ul Amin, S.Pd, M.Pd
"Haya, kenapa kok sayurannya tidak dimakan?” tanya Pak Piul kepada salah satu siswanya Nihayatus Shofa,
“Saya tidak suka sayuran pak”, jawab Nihaya,
“Ya harus tetap dimakan Nak, supaya badannya semakin sehat, cerdas, dan tidak sakit-sakitan”, terang Pak Piul pada Haya,
“Oh .., inggih pak nanti saya makan”, jawab Haya.
Itu adalah sekelumit cerita tentang MBG (Makan Bergizi Gratis) di MA Al Asyhar Sungonlegowo, program unggulan Presiden Prabowo-Gibran yang dijanjikan pada masa kampanye pilpres tahun 2024 kemarin. Ya, MBG yang merupakan salah satu program yang bertekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini harus dijalankan apapun resikonya, kalau sampai tidak terlaksana, maka presiden dianggap berbohong kepada rakyatnya, dan kalau rakyat sudah merasa dihianati, jangan harap akan terpilih kembali pada periode berikutnya.
Dalam pelaksanaanya, MBG masih sering mendapatkan permasalahan mendasar dan klasik, semacam belum meratanya peneriama MBG di semua sekolah dan desa, sampai saat ini kabarnya masih ada sekolah dan desa yang belum mendapatkan, banyak dari para penerima manfaat (Pelajar PAUD sampai SMA, ibu hamil, dan lansia), kurang terbiasa dengan menu-menu yang disajikan oleh ahli gizi yang telah dipercaya oleh pemerintah. Kurang terbiasanya para murid untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan menjadi problem tersendiri dari pelaksanaan MBG, menu masakan yang dibuat tanpa adanya penyedap rasa semacam Vitsin, semakin menambah kurangnya gairah dan Hasrat pada anak-anak untuk menyantapnya, hal ini menjadi problem yang harus segera dicari akar masalahnya, karena dengan beberapa permasalahan tersebut dikhawatirkan MBG yang dirancang sebagai makanan seimbang atau yang dulu dikenal dengan makanan Empat sehat Lima Sempurna hanyalah sebuah angan-angan saja, dan tekad pemerintah untuk semakin mencerdaskan generasi penerus bangsa, hanyalah pepesan kosong belaka.
 |
| Gambar : Para siswa MA Al Asyhar Sungonlegowo sedang menikmati Makan Bergizi Gratis |
Di lain sisi, perwujudan program MBG ini ternyata menyerap anggaran yang sangat besar dari APBN, terutama dari anggaran pendidikan. Menurut Kompas Online edisi 17 Agustus 2025, Anggaran Pendidikan memang mengalami kenaikan dari Rp 724,7 Triliun pada tahun 2025, menjadi Rp 757,8 Triliun pada tahun 2026, tetapi sekitar Rp 335 Triliun dipakai untuk pembiayaan MBG ini, sungguh suatu angka yang fantastis. Jadi anggaran Pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah akan terserap sekitar 44% untuk membiayai MBG ini (NU online , 20 Agustus 2025). Dengan penyerapan dana yang begitu besar, jelaslah bahwa MBG yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, justru akan menjadi boomerang di kemudian hari, dimana anggaran yang telah dirancang untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana para pelajar akan secara otomatis dialihkan untuk kebutuhan MBG ini, dengan demikian secara tidak langsung, cepat atau lambat akan menurunkan kualitas Pendidikan.
Tanda-tanda penurunan kualitas Pendidikan juga bisa dilihat dari tunjangan-tunjangan guru yang diterima dari pemerintah. Tunjangan Fungsional Guru (TFG) misalnya, tunjangan yang dulunya diterima oleh guru-guru swasta ternyata akhir-akhir ini kabarnya sudah tidak lagi didapatkan, padahal kita semua tahu kalau tunjangan TFG yang walaupun jumlahnya tidak seberapa, tapi amatlah penting bagi keberhasilan Pendidikan, karena kalau sampai hal itu terjadi, maka sama saja dengan pemerintah memotong salah satu kaki dari para guru swasta, sehingga langkah dari para guru swasta menjadi sangat terbatas, lemah, lunglai, dan pincang jangan sampai nasib guru akan kembali menjadi “Umar Bakri”, jangan sampai guru kembali nyambi jadi buruh tani, kembali ke tambak, atau guru menjadi tukang ojek online. Kita setuju MBG tetap ada, tetapi janganlah dengan adanya MBG hal ironis terjadi, karena adanya pemotongan anggaran Pendidikan yang luar biasa besar, beberapa opsi yang mungkin bisa laksanakan adalah dengan pemotongan sedikit tunjangan pegawai BUMN, DPR/MPR, atau pejabat publik lain yang tunjangannya terlalu besar unutk ukuran Indonesia, atau anggaran MBG disendirikan, dilepas dari anggaran Pendidikan.
.jpg "Mengajarkan Nilai Demokrasi Melalui Pemilihan Ketua OSIS")
